Sumber: Kajianpustaka.com

Kebijakan, Hukum, dan Regulasi Komunikasi

Pernahkah kamu terlibat dalam sebuah kebijakan? Kami yakin jawaban anda pasti

pernah. Secara tidak disadari di mana pun kita berada pasti kita hidup berdampingan dengan

sebuah kebijakan yang harus kita ikuti entah di rumah, di jalan, di sekolah, bahkan di tempat-

tempat umum sekalipun. Lalu bagaimana pengertian dari “Kebijakan”? Menurut Lasswell

(1970), kebijakan merupakan suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-

prektek terarah. Kebijakan dapat berupa : program, keputusan, Undang-undang, proposal,

dsb. Sedangkan Kebijakan Publik secara sederhana memiliki arti sebuah kegiatan yang

dilakukan secara sadar, terarah, terukur yang dibuat oleh lembaga-lembaga atau badan publik

untuk mencapai tujuan tertentu. Badan atau lembaga publik di sini adalah badan atau lembaga

yang operasionalisasinya mendapat subsidi atau ditanggung oleh Pemerintah. Subsidi dari

Pemerintah termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lingkup Badan Publik dalam Undang-

undang meliputi Lembaga Eksekutif, Yudikatif, Legislatif, serta penyelenggara negara

lainnya yang mendapatkan dana dari APBN atau APBD dan mencakup pula organisasi

nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti

lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau

menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan

masyarakat, dan atau luar negeri.

Dikarenakan kebijakan publik dibuat oleh badan publik. Kita harus mengerti secara

jelas pengertian dari badan publik sendiri. Dalam Trias Politica, badan publik sebelum orde

baru dibagi dalam tiga bagian yang pertama adalah Lembaga Legislatif, yaitu lembaga yang

bertugas untuk membuat peraturan perundang-undangan sebagai contoh DPR RI, DPR-

Provinsi, DPRD. Kemudian yang kedua adalah Eksekutif, yaitu lembaga yang menjalankan

roda pemerintahan yaitu Pemerintah, sebagai contoh Presiden, Wakil Presiden dan para

Menteri dan yang terakhir adalah Lembaga Yudikatif, yaitu lembaga yang bertugas sebagai

pengawas kegiatan pemerintahan sebagai contoh Mahkama Agung (MA), Mahkama

Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

Lembaga Setelah orde baru, badan publik mengalami perubahan dengan munculnya

lembaga-lembaga independen (auxilary state) sebagai tambahan dari lembaga-lembaga yang

sudah ada dalam trias politica seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan

Pengawas Pemilihan Umum), Ombusdman, KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), KY (Komisi

Yudikatif), Dewan Pengurus TVRI, Dewan Pengurus RRI (Radio Republik Indonesia),

Komisi Informasi dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Lahirnya lembaga-lembaga ini

dilihat karena tiga bagian lembaga dalam trias politica sudah tidak kompatibel untuk

menangani perkembangan zaman. Lembaga tersebut disebut sebagai lembaga independen

karena lembaga-lembaga tersebut berfungsi menjalankan ke-3 trias politica, yaitu dapat

membuat Undang-undang, menjalankan Undang-undang ataupun sebagai pengawas proses

pelaksanaan UUD, dan pengawasan pelaksaaan hukum.

Sekalipun pengertian sederhana kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh

lembaga atau badan publik, ternyata pejabat publik yaitu orang yang memiliki jabatan dalam

lembaga atau badan publik juga dapat membuat kebijakan publik. Adapun beberapa bentuk

kebijakan publik, antara lain: formal (Undang-undang, hukum, dan regulasi), konvensi,

ucapan pejabat publik, dan perilaku pejabat publik. Pejabat publik dapat membuat sebuah

kebijakan publik yang tidak melulu lewat prosedur formal melainkan akan sangat

memungkinkan apabila melalui perilaku atau pernyataan yang dilontarkan. Perilaku dan

pernyataannya dapat dilihat dari kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh pejabat publik itu

sendiri, dan akhirnya bisa menjadi kebijakan publik karena pejabat publik sebagai public

figure atau sebagai yang memiliki wewenang tinggi pasti memiliki pengaruh dan akan

dipandang serta dicontoh apapun yang dinyatakan dan dilakukan. Proses evaluasi kebijakan

publik melibatkan UU (Undang-undang) dan Peraturan yang berlaku. Sering kali kita

bingung untuk mencari perbedaan antara Mahkama Agung (MA) dan Mahkama Konstitusi

(MK). Namun perbedaan yang paling mendasar antara MA dan MK adalah MA merupakan

lembaga yang memutuskan masalah bedasarkan UU sebagai penjabaran dari konstitusi,

sedangkan MK merupakan lembaga yang memutuskan masalah bedasarkan UUD 1945 atau

konstitusi itu sendiri.

Pengertian Kebijakan komunikasi memiliki pengertian yang beragam. Salah satu

pendapat mengenai kebijakan komunikasi yaitu pengertian menurut Unesco yang dikutip

Ugboajah (1980:5) yang menyampaikan bahwa kebijakan komunikasi sebagai kumpulan

prinsip-prinsip dan norma-norma yang sengaja diciptakan untuk mengatur perilaku sistem

komunikasi. Pengertian sederhana ini mengandung pemahaman bahwa sebuah kebijakan

komunikasi lahir setelah adanya sebuah sistem komunikasi yang berlaku di sebuah negara.

Setiap negara diyakini memiliki sebuah pola-pola komunikasi yang berjalan dan berproses

membentuk sebuah sistem. Sistem yang terdiri dari sub-subsistem menjalankan fungsi

masing-masing dan memerlukan sebuah regulasi agar subsistem tersebut dapat berjalan tanpa

saling berbenturan satu sama lain. Singkatnya, Kebijakan Komunkasi dilahirkan untuk

memperlancar sistem komunikasi. Artinya, ketika kita bicara mengenai kebijakan

komunikasi, maka erat kaitannya dengan seseorang yang berkuasa di suatu negara yang

memiliki wewenang atas pembuat kebijakan yang dimaksudkan untuk mengontrol kegiatan

komunikasi. Sebagai contoh, saat ini Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)

Rudiantara mengeluarkan kebijakan atas pembatasan pesan forward sebanyak maksimal 2

kali di WhatsApp guna menekan potensi penyebaran hoax.